Menjelang bulan suci Ramadhan ini, pemerintah berencana mendistribusikan bantuan sosial (bansos) berupa bahan pokok. Namun, yang patut diwaspadai adalah bansos tersebut berpotensi menjadi bahan pencitraan politik jelang pemilu.
Karena, seperti diketahui bansos adalah bantuan resmi dari pemerintah dan bukan berasal dari orang per orang, pengurus partai apalagi partai, sehingga bansos itu sudah selayaknya diterima oleh masyarakat tidak mampu tanpa harus ada embel-embel memilih calon atau partai tertentu.
Bansos Bahan Pokok dari Pemerintah bukan Partai
Seperti diketahui, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah akan memberi bantuan beras selama tiga bulan. Demikian juga telur dan ayam. Bantuan ini tengah diatur mekanisme dan regulasinya.
Baca Juga: Muhammadiyah, Sebuah Kekuatan Ekonomi Umat dengan Aset Luar Biasa!
Airlangga menjelaskan bansos yang didistribusikan selama 3 bulan itu diberikan ke warga yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai. Ia berharap program bansos itu bisa berjalan.
Bansos jadi Ajang Komoditas Politik
Pemberian bansos baik tunai maupun non tunai kerap berpotensi menjadi ajang komoditas politik bagi sejumlah tokoh publik.
Salah satu yang baru-baru ini terjadi adalah ketika Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan datang ke Lampung dalam kapasitasnya sebagai menteri yang membagi-bagikan minyak goreng kepada warga namun disisi lain putrinya yang juga bakal calon anggota legislatif (bacaleg) juga turut hadir dan membagi-bagikan sembako kepada warga dalam waktu yang bersamaan di Kota Bandar Lampung.
Setidaknya sudah dua kali, indikasi pemanfaatan kegiatan resmi pemerintahan yang kental dengan balutan sosialisasi politik hingga kampanye ini dilakukan oleh Zulkifli Hasan, lucunya semua kegiatan itu dilakukan di Lampung.
Meski kenyataannya sulit dibuktikan oleh Bawaslu namun semua orang mafhum bahwa apa yang dilakukan oleh tokoh publik sekelas Zulkifli Hasan itu kental dengan nuansa politis khususnya dalam mengenalkan putrinya sebagai bacaleg dari PAN untuk DPR RI yang mencalonkan diri dari dapil Lampung.
Bansos adalah Hak Masyarakat Tidak Mampu
Oleh karena itu, penting bagi masyarakat bahwa bansos menjadi sepenuhnya hak masyarakat dari pemerintah, tanpa harus terbebani untuk memilih tokoh publik apalagi partai mengingat kebanyakan ketua umum partai saat ini kebanyakan menjabat sebagai menteri.
Masyarakat khususnya dari kalangan tidak mampu memiliki hak atas bansos dan melaporkan bila pejabat publik tersebut dalam mendistribusikan bansosnya menggiring opini untuk memilih calon atau partai tertentu.